Polri Harus Tegak Lurus pada Konstitusi, PDIP: Bukan Kekuasaan Jangka Pendek

JAKARTA – PDIP mendesak pemerintah untuk segera menjalankan transformasi Polri. Hal ini dalam rangka memastikan Polri tegak lurus sebagai alat negara pada konstitusi, bukan kekuasaan jangka pendek.

Hal ini menjadi salah satu rekomendasi eksternal yang dihasilkan dalam forum Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDIP yang digelar di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta Utara, Senin (12/1/2026).

Baca juga: Polemik Pemilihan Kepala Daerah Dibahas di Rakernas, PDIP Tegas Dukung Pilkada Langsung

“Rakernas I Partai mendesak pemerintah segera menjalankan transformasi Polri melalui penguatan akuntabilitas politik yang substantif guna memastikan kepolisian tegak lurus sebagai alat negara yang setia pada konstitusi, bukan kekuasaan jangka pendek,” ujar Ketua DPD PDIP Aceh Jamaluddin Idham saat membacakan rekomendasi tersebut.

Rakernas I juga mendesak Presiden Prabowo Subianto memperketat mekanisme check and balances melalui pengawasan parlemen yang lebih tajam dan pemberdayaan Kompolnas dengan wewenang eksekutorial. Sehingga, tindakan kepolisian dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik.

“Transformasi ini harus difokuskan pada pembersihan institusi dari anasir politik praktis, penghapusan dwifungsi jabatan sipil serta realokasi anggaran demi kesejahteraan personel Polri yang bertugas di akar rumput untuk menjamin Polri profesional, humanis, dan terpercaya,” ungkapnya.

(jon)