Kemenhub Berangkatkan Ribuan Pemudik Gratis Nataru
MENTERI Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi melepas keberangkatan Peserta Mudik Gratis Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 dengan Angkutan Jalan yang diselenggarakan Kementerian Perhubungan di Terminal Terpadu Pulo Gebang Jakarta, Selasa (23/12).
Adapun 10 rute kota tujuan yakni Solo, Yogyakarta, Surabaya, Wonosobo, Semarang, Wonogiri, Cilacap, Purwokerto, Malang, dan Madiun. Kementerian Perhubungan (Kemenhu) menyediakan 75 unit bus untuk mengangkut 3.090 penumpang dan 2 unit truk untuk mengangkut 60 sepeda motor.
“Harapan kami kegiatan Mudik Gratis ini dapat menambah kebahagiaan dan memberikan manfaat bagi seluruh peserta,” kata Dudy dalam keterangan resmi.
Menhub menambahkan, program mudik gratis Kemenhub ini bertujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat, mengurangi kepadatan lalu lintas, sekaligus untuk menekan potensi kecelakaan lalu lintas, khususnya sepeda motor yang sering terjadi pada masa liburan.
“Program mudik gratis ini diharapkan menjadi solusi bagi masyarakat agar tidak perlu menempuh perjalanan jauh dengan sepeda motor yang berisiko tinggi,” ucap Menhub Dudy.
Menhub apresiasi kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, TNI/Polri, dan semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan Mudik Gratis ini.
“Dan kepada seluruh peserta Mudik Gratis, semoga perjalanannya lancar dan selamat sampai tujuan,” tuturnya.
Pada kesempatan ini, Menhub juga menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan dengan baik sarana dan prasarana transportasi darat yang memadai untuk mendukung kelancaran pergerakan masyarakat pada masa Nataru 2025/2026. Saat ini, tersedia 31.433 unit bus dan 177 terminal yang siap melayani masyarakat.
Adapun terkait aspek keselamatan, Menhub Dudy menuturkan hingga 21 Desember 2025, Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub telah melakukan ramp check terhadap 73.914 unit kendaraan dari target 45.000 unit.
Dari angka tersebut, 50.183 unit atau sekitar 67,89 persen diizinkan beroperasi, 13.082 unit atau sekitar 17,70 persen diberikan peringatan perbaikan, 7.949 unit atau sekitar 10,75 persen dilarang beroperasi, dan 2.700 unit atau sekitar 3,65 persen dikenakan sanksi tilang serta dilarang beroperasi.
“Saya terus mengingatkan bahwa keselamatan adalah prioritas utama yang tidak dapat ditawar,” pungkas Menhub. (Ins/E-1)
[ad_2]