Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Nyumarno Penuhi Panggilan KPK
KOMISI Pemberantasan Korupsi mengusut dugaan aliran uang terkait kasus Bupati nonaktif Bekasi Ade Kuswara Kunang (ADK) kepada anggota DPRD Kabupaten Bekasi Nyumarno (NYO).
“Saudara NYO, selaku anggota DPRD, didalami terkait dengan dugaan aliran uang kepada saksi dimaksud,” ujar juru bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dikutip Antara, Senin (12/1).
Nyumarno, yang menjabat Ketua Fraksi PDI-P DPRD Kabupaten Bekasi, memenuhi panggilan KPK, Senin (12/1). Saat tiba di Gedung Merah Putih KPK dan sebelum diperiksa oleh lembaga antirasuah, ia membantah mangkir dari pemanggilan pada 8 Januari 2026.
“Pada awal pemberitaan, saya diberitakan katanya tidak hadir undangan KPK. Terus kemudian berita bertambah lagi, katanya saya tidak kooperatif atau dianggap mangkirlah gitu, tetapi saya izin menyampaikan bahwa sebenarnya secara resmi itu undangannya belum sampai kepada alamat rumah saya sesuai KTP maupun alamat kantor DPRD,” ujarnya.
Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) ke-10 pada 2025 dan menangkap 10 orang di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada 18 Desember 2025.
Pada 19 Desember 2025, KPK mengungkapkan sebanyak 8 dari 10 orang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, untuk diperiksa secara intensif, termasuk ADK dan ayahnya, HM Kunang (HMK).
Pada tanggal yang sama, KPK mengumumkan menyita uang ratusan juta rupiah dalam kasus yang diduga terkait suap kasus ijon proyek di Kabupaten Bekasi.
Pada 20 Desember 2025, KPK mengumumkan Bupati Bekasi ADK, ayah Bupati Bekasi sekaligus Kepala Desa Sukadami HMK, serta pihak swasta bernama Sarjan (SRJ) sebagai tersangka kasus dugaan suap tersebut.
KPK mengatakan ADK dan HMK merupakan tersangka dugaan penerima suap, sedangkan SRJ tersangka dugaan pemberi suap.
Selain Nyumarno, KPK juga telah memeriksa Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Aria Dwi Nugraha sebagai saksi. (Z-1)
[ad_2]